TUGAS UTS ETIKA BISNIS

Nama                 : Aryo Muhammad Rizki

NIM                  : 01220037

Kelas                 : Manajemen (A)

1.     1. Kasus Penipuan Konsumen

Teori Deontologi : Dalam kerangka deontologi, penilaian etika berfokus pada kewajiban moral atau aturan yang harus diikuti. Dalam kasus penipuan konsumen, tindakan tersebut dianggap tidak etis karena melanggar prinsip-prinsip dasar kejujuran, integritas, dan keadilan. Pelaku penipuan melanggar aturan moral yang mengharuskan kita untuk berbicara jujur dan berlaku adil terhadap orang lain.

a) Kasus : Minyakita Palsu Beredar di Sragen Jawa Tengah (https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6574972/jangan-sampai-tertipu-minyakita-palsu-beredar-di-sragen)

b)         Pelaku : Oknum produsen minyakita palsu

c)     Pihak yang Dirugikan : Konsumen dirugikan karena mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau harapan yang dijanjikan serta perusahaan yang bersaing secara fair dirugikan oleh penjualan produk palsu yang dapat merusak reputasi mereka di pasar. 

d)       Jenis Pelanggaran : Penipuan dan pelanggaran etika bisnis

e)       Ulasan Dasar Hukum : Melanggar undang-undang yang mencakup penipuan dan perlindungan konsumen. Pelaku dalam kasus ini, melanggar prinsip-prinsip etika bisnis dengan menipu konsumen memberikan produk palsu. Melanggar undang-undang yang mencakup

f)        Yang Seharusnya : Pelaku seharusnya mentaati undang-undang yang mengatur produksi dan penjualan barang, serta memastikan kejujuran dalam menyediakan informasi kepada konsumen. Mereka seharusnya menjaga integritas bisnisnya dan mengikuti prinsip-prinsip etika yang memastikan tidak ada manipulasi atau penipuan dalam praktik bisnis.

g)       Persepsi saya : Kasus ini menyoroti ketidakjujuran yang merugikan banyak pihak, terutama konsumen dan perusahaan yang berusaha bersaing secara adil. Pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dan prinsip-prinsip etika dalam bisnis sangat penting untuk memelihara kepercayaan dan integritas dalam suatu industri atau pasar. Kesadaran akan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tidak etis harus ditingkatkan demi kesejahteraan bersama dan kesehatan ekonomi suatu komunitas.

 

2.     2. Kasus Pencemaran lingkungan

Teori etika lingkungan: Teori ini menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Kasus pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran etika lingkungan karena perusahaan yang mencemari lingkungan dengan limbah dan tidak mempertimbangkan dampaknya pada ekosistem dan kesehatan manusia. Teori etika lingkungan akan menekankan tanggung jawab moral perusahaan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

a)  Kasus : Pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan kelapa sawit di Riau, yang menyebabkan kerusakan lingkungan terutama terkait dengan pencemaran air. (https://news.detik.com/berita/d-6316203/2-pejabat-perusahaan-sawit-di-riau-jadi-tersangka-pencemaran-lingkungan)

b)  Pelaku : Dua pejabat perusahaan kelapa sawit di Riau yang dijadikan tersangka terkait kasus pencemaran lingkungan.

c) Pihak yang Dirugikan : Masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar, termasuk ekosistem sungai dan keanekaragaman hayati yang terdampak akibat pencemaran limbah dari aktivitas perusahaan kelapa sawit.

d) Jenis Pelanggaran : Pencemaran Lingkungan, yang melanggar undang-undang lingkungan dan peraturan terkait, serta dapat merugikan kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal.

e) Ulasan Dasar Hukum : Melanggar undang-undang lingkungan dan peraturan pengelolaan limbah. undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menetapkan berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan limbah, termasuk tindakan pencegahan pencemaran lingkungan.

f)  Yang Seharusnya : Perusahaan seharusnya bertindak dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, mematuhi undang-undang lingkungan, serta menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Mereka harus mengadopsi proses produksi yang ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan memastikan limbah yang dihasilkan diolah sesuai standar lingkungan. Seharusnya ada komitmen untuk melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar.

g)  Persepsi Saya : Kejadian ini menggambarkan bahwa kesadaran akan perlindungan lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan sangat penting. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya dan seharusnya berkontribusi dalam memelihara ekosistem yang lestari. Keterlibatan dalam pelanggaran lingkungan tidak hanya merugikan secara langsung pada ekosistem dan kesehatan manusia, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Menyadari pentingnya keberlanjutan dan menjaga lingkungan harus menjadi prinsip inti dalam semua kegiatan bisnis.

3.     3. Kasus Diskriminasi Karyawan :

Teori Etika Kesetaraan: Teori ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan adil terhadap semua individu, tanpa memandang karakteristik pribadi mereka seperti jenis kelamin, ras, agama, atau kemampuan fisik. (https://news.detik.com/berita/d-3374132/cerita-buruh-perempuan-yang-alami-diskriminasi-gender-di-lingkungan-kerja)

a)  Kasus : Terdapat beberapa kasus diskriminasi gender di berbagai sektor industri, termasuk kasus pelecehan seksual terhadap buruh perempuan di pabrik dan perbedaan perlakuan antara jenis kelamin di sektor jurnalistik serta dalam bidang pendidikan.

b)  Pelaku : Tindakan diskriminasi ini bisa berasal dari manajemen perusahaan, rekan sekerja, atau struktur sosial yang cenderung mendiskriminasi perempuan dalam aspek tertentu di lingkungan kerja.

c)   Pihak yang Dirugikan : Buruh perempuan yang mengalami diskriminasi gender di berbagai sektor industri termasuk pabrik, media, dan pendidikan menjadi pihak yang dirugikan. Mereka mengalami ketidakadilan, perlakuan yang tidak setara, dan kesulitan dalam mengakses hak-hak yang seharusnya mereka miliki di lingkungan kerja.

d) Jenis Pelanggaran : Pelanggaran ini termasuk diskriminasi gender, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Selain itu, kasus pelecehan seksual di tempat kerja juga merupakan jenis pelanggaran serius yang merugikan korban secara psikologis dan emosional.

e)    Ulasan Dasar Hukum : Melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang ini melarang diskriminasi terhadap kekerasan seksual.

f)   Yang seharusnya :Langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran diskriminasi gender dan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memperbaiki kebijakan dan melakukan pelatihan untuk mencegah diskriminasi, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan memberikan perlindungan serta dukungan kepada korban.

g)  Persepsi Saya : Diskriminasi gender dan kekerasan seksual di lingkungan kerja adalah serius dan tidak dapat ditoleransi. Penegakan hukum yang tegas, perubahan kebijakan, serta pendidikan kesetaraan gender menjadi kunci untuk mengatasi dan mencegah hal ini. Keadilan dan kesetaraan harus menjadi prinsip utama dalam setiap tempat kerja, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu. Ini bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral bagi semua pihak terlibat untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bebas dari diskriminasi.

4.     4. Kasus Pelanggaran Hak Karyawan :

Teori Etika Deontologis: Teori deontologi menekankan kewajiban moral dan tindakan yang harus diikuti oleh perusahaan terhadap karyawan. Pelanggaran hak karyawan seperti tidak membayar upah yang layak dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban moral perusahaan terhadap karyawan dan ini bertentangan dengan prinsip etika deontologis.

a)  Kasus : Dugaan tidak pembayaran upah lembur bagi pekerja di Grobogan yang telah melalui proses mediasi dan investigasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah. (https://jatengprov.go.id/publik/kasus-dugaan-upah-lembur-buruh-tak-dibayar-pemprov-jateng-telah-lakukan-mediasi-dan-investigasi/)

b)    Pelaku : Perusahaan yang diduga tidak membayar upah lembur pekerjanya.

c)    Pihak yang Dirugikan : Pekerja yang tidak menerima pembayaran upah lembur.

d)   Jenis Pelanggaran : Pelanggaran terhadap hak pekerja terkait pembayaran upah lembur.

e)  Ulasan Dasar Hukum : Kasus ini melanggar Perppu 2/2022 terkait pembayaran upah lembur.

f)   Yang seharusnya : Pihak perusahaan seharusnya membayar upah lembur yang seharusnya diterima oleh pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g) Persepsi Saya : Pentingnya penegakan hukum dan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan. Komunikasi yang baik antara pihak terkait dan pemantauan yang ketat dari pihak berwenang dapat mencegah pelanggaran hak-hak pekerja.

5.     5. Kasus Pengabaian Keselamatan Kerja :

Teori Etika Hak Asasi Manusia: Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak asasi manusia yang melibatkan hak karyawan untuk bekerja dalam lingkungan yang aman. Pengabaian keselamatan kerja dapat dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia karyawan untuk bekerja tanpa risiko yang tidak perlu terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.

a)  Kasus : Tragedi kecelakaan lift yang menyebabkan kematian lima karyawan di Ayuterra Resort. (https://www.detik.com/bali/berita/d-6913417/imbas-lift-maut-kemenaker-cek-keselamatan-kerja-ayuterra-resort)

b) Pelaku : Perusahaan dan manajemen Ayuterra Resort, serta pihak-pihak yang terlibat dalam instalasi, perawatan, dan penggunaan lift.

c)    Pihak yang Dirugikan : Karyawan yang menjadi korban atas insiden tersebut.

d) Jenis Pelanggaran : Pelanggaran keselamatan kerja, termasuk mungkin kurangnya uji coba keamanan, perawatan yang tidak memadai, atau kesalahan dalam proses instalasi lift.

e)  Ulasan Dasar Hukum : Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Undang-undang ini adalah hukum dasar yang mengatur keselamatan kerja di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pengusaha untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerjanya di tempat kerja. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda dan tindakan hukum.

f)     Yang Seharusnya : Penegakan prosedur keselamatan yang ketat, uji coba berkala, perawatan rutin lift, serta tindakan yang memastikan insiden serupa tidak terulang.

g)     Persepsi Saya : Dapat diisi dengan opini atau pandangan terhadap tanggapan pemerintah, penegak hukum, atau perusahaan dalam menangani insiden dan mengambil langkah-langkah pencegahan ke depannya.